Tak Kunjung Usai Masyarakat Butuhkan Kejelasan Terkait Agrarian Di Air Bangis Pasaman Barat, Dari Perspektif Manajemen Konflik

Oleh Alya Dwi Pramesti
Administrasi Publik Universitas Andalas

JurnalPost.com – Tingginya angka konflik di indonesia menjadikan bukti bahwa reformasi agraria masih sebatas omong kosong atau wacana. Berdasarkan rencana yang dicetus oleh presiden jokowi pada tahun 2015 masa awal jawabatannya mengenai reformasi agraria yang tak serius dan tak benar untuk dijalankan.

Apakah anda semua mengetahui akan permasaahan tanah lahan yang ada di air bangis? Konflik agraria di jorong pigogah patibubur, nagari air bangis, sudah berlangsung sejak tahun 2016. Awal mula konflik ini masuk karna wilayah yang ditempati oleh masyarakat termasuk ke wilayah hutan produksi dan tergabung kedalam program hutan tanaman masyarakat (HTR). Sehingga pemerintah merencanakan untuk melakukan proyek strategi nasional (PSN) pembangunan minyak kilangan dan petrokimia oleh PT Abaco Pasifik Indonesia, di wilayah yang ditempati oleh warga nagari air bangis dan nagari batahan. Permasalahan yang kian berlarut menyebabakan warga masyarakat kehilangan mata pencarian olehnya.

Dewasa ini tanah lahan sudah dikelola oleh warga masyarakat sejak tahun 1970-an. ada sekitar 600- 700 keluarga dengan ribuan jiwa sehingga bayak masyarat yang hidup dan saling ketergantungan pada wilayah tersebut.

Kurang lebih seluas 30 hektar lahan yang kan digunakan dalam peremcanaan pembangun industry sektoral yang banyak mengancam masyarakat sekitar, dampak yang dirasakan oleh masyarakat jika proyek strategi nasional itu terlaksana akan menggusur rumah penduduk serta mengalihkan mata pencariannya penduduk setempat, mengapa demikian pemerintah menganggap alasan lahan yang mereka tempati milik negara. Sehingga dalam Hal ini warga yang tidak berani untuk memanen hasil sawitnya, sebab banyaknya dari para aparat yang berjaga disekitaran lahan. Mirisnya warga yang melakukan aksi mendapatkan kekerasan dari pihak aparat tersebut.

Baca Juga  Oeroeg (Going Home): Power Relations in Colonialism in Indonesia

Permasalahan ini sudah sampai kepada Komnas Ham yang ada di Jakarta pusat, warga masyarakat melakukan aksinya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintahn pusat terkait masalah lahan ini. Sehingga pemerintah pusat telah mengeluarkan “ surat perlindungan” kepada warga air bangis. Namun, mirisnya dalam pertemuan ini kementrian agraria dan tata ruang mengaku bahwa belum bisa menentukan “ status akan kepemilikan lahan di air bagis tersebut”

Dokumentasi warga masyarakat saat melakukan audiensi

Strategi Tindakan yang bisa diambil dari permasalaha konflik agraria yaitu dengan memanajemen suatu konflik. Konflik itu bisa mereda apabila kedua belah pihak sama sama mendapatkan keadilan. Collaborative strategy hadir dengan tujuan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan sendiri namun kepetingan lawan, dengan hasil mendapatkan keuntung yang setara dan maksimal.

Setelah banyak aksi yang dilakukan oleh warga masyarakat jorong pigogah patibubur, nagari air bangis, tetapi hingga saat ini masih saja tidak menuai keberhasilan, keberadaan status untuk lahan yang ada belum bisa ditetapkan akan kepemilikannya keputusan ini sudah dikeluarkan pada bulan September hingga saat ini sesuai yang telah di sampaikan oleh kementian agrarian dan tata ruang.

Sebelum permasalahn ini berakhir ricuh, bila mana PSN seburuk buruk nya terjadi maka untuk permasalahan akan berdampak konflik serta lebih luas lagi.

Sebelum langkah itu terjadi ada Problem solving ( pemecah masalah) hadir untuk memberi solusi, Problem solving merupakan salah satu alternative yang digunakan dalam mengatasi suatu konflik, dengan sama sama memberikan kepuasan aspirasi kepada kedua belah pihak. Pemecahan konflik yang bisa kita kutip dengan strategi yang saya pilih yaitu pihak pemerintah seumpama jadi untuk membangun proyek strategi nasional (PSN) baiknya harus mencari solusi untuk warga masyarakat yang terkena imbas dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Dari pihak warga masyarakat juga harus jelas jelas dan teliti untuk menegetahui tentang berbahnya status kepemilikan tanah ketika ada izin usaha di atas wilayah adat.

Baca Juga  Hak Para Pekerja: Fondasi Kesejahteraan dalam Dunia Kerja

Melakukan Kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan agraria. Pastikan bahwa kebijakan mendukung hak-hak masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, selanjutnya saya meminta sama pemerintah untuk sama sama bisa melihat kesejarhteran masyarakat untuk mengenai lahan yang masih berlarut hingga saat ini.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *