Sirekap Menghantui Pemilu Indonesia: Sebuah Seruan Perbaikan untuk Kepercayaan Demokrasi

Oleh: Alvin Syafril AgathaUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya

SURABAYA, JurnalPost.com – Pemilu baru saja usai, namun sebagai petugas KPPS, saya kembali menyaksikan kegagalan aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) yang berpotensi mengancam integritas proses demokrasi kita. Aplikasi yang seharusnya menjadi tumpuan kelancaran rekapitulasi suara, justru menjadi penghambat berjalannya pemilu yang sehat dan terpercaya.

Permasalahan Sirekap bukanlah hal baru yang tiba-tiba muncul. Sejak pemilu sebelumnya, aplikasi ini kerap mengalami kendala teknis seperti kelambatan rekapitulasi, gangguan sistem, dan rentan kesalahan. Hal ini mengakibatkan tertundanya pengumuman hasil pemilu, memicu spekulasi kecurangan, dan pada akhirnya mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Pada Pemilu 2019 lalu, Sirekap hanya mampu mengunggah sekitar 60% data rekapitulasi suara dari seluruh wilayah Indonesia, sehingga proses penghitungan suara pun terhambat dan memakan waktu lebih lama.

Saya menyaksikan langsung betapa tidak efektifnya penggunaan Sirekap pada pemilu kali ini. Setiap kali kami mengunggah foto C-Plano Hasil Pemilihan ke aplikasi, dibutuhkan waktu 5-10 menit untuk proses loading yang seringkali gagal karena server terlalu banyak diakses. Akibatnya, para petugas seperti saya harus bekerja hingga keesokan harinya untuk menyelesaikan tugas rekapitulasi yang seharusnya bisa diselesaikan dalam satu hari. Bahkan, di beberapa daerah terpencil dengan akses internet yang terbatas, petugas KPPS harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mencari sinyal agar dapat mengunggah data ke Sirekap.

Akar permasalahan Sirekap terletak pada kurangnya kesiapan infrastruktur, desain aplikasi yang tidak ramah pengguna, minimnya pelatihan dan sosialisasi, serta kerentanan keamanan siber. Kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam, dengan keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah, membuat Sirekap sulit berfungsi optimal. Antarmuka yang rumit dan fitur yang kompleks juga menyulitkan petugas KPPS seperti saya yang tidak memiliki latar belakang teknologi informasi yang memadai. Bahkan, dalam beberapa kasus, petugas KPPS salah mengunggah data karena kesalahan teknis Sirekap, sehingga harus dilakukan perbaikan manual yang memakan waktu lama.

Baca Juga  Harich Jewelry Ciptakan Kilau Elegan Perhiasan dengan Lab Grown Diamond

Lebih mengkhawatirkan lagi, kerentanan Sirekap terhadap serangan siber juga menjadi ancaman serius yang dapat mengguncang integritas hasil pemilu. Potensi serangan siber yang dapat mengubah atau memanipulasi data membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Hal ini tentu saja dapat memicu konflik dan gejolak sosial yang lebih besar, menodai proses demokrasi yang seharusnya bermartabat. Kita patut mengambil pelajaran dari kasus peretasan Sirekap yang terjadi pada Pemilu 2019, meskipun pada akhirnya KPU menyatakan bahwa serangan tersebut tidak mempengaruhi integritas data rekapitulasi suara.

Upaya perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menjadikan Sirekap sebagai aplikasi yang dapat diandalkan pada pemilu mendatang. KPU perlu melakukan evaluasi mendalam, peningkatan infrastruktur, desain ulang aplikasi, pelatihan intensif, peningkatan keamanan siber, dan keterlibatan publik serta akademisi. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perbaikan Sirekap juga menjadi hal yang krusial untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Sebagai petugas KPPS yang menyaksikan langsung kegagalan Sirekap, saya bertanya-tanya, apakah KPU benar-benar siap menyelesaikan permasalahan ini sebelum pemilu berikutnya? Ataukah kita akan terus menyaksikan pengulangan kegagalan yang sama, menggerus integritas proses demokrasi yang seharusnya kita junjung tinggi? Sudah saatnya KPU bertindak nyata dan transparan dalam mengatasi permasalahan Sirekap, demi menjaga marwah demokrasi Indonesia yang sehat dan terpercaya.

Berbagai pihak, termasuk pakar teknologi informasi, aktivis demokrasi, dan lembaga pemantau pemilu, telah berulang kali menyuarakan kritik dan saran perbaikan terhadap Sirekap. Mereka menilai bahwa sistem rekapitulasi suara yang handal dan transparan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Namun sayangnya, keluhan dan masukan tersebut seolah terkubur dalam birokrasi KPU yang lamban dan kurang responsif.

Baca Juga  Menavigasi Era Digital: Peran Teknologi Cloud Computing dalam Inovasi Teknologi Sains Data

Apakah Indonesia harus terus menggunakan Sirekap yang bermasalah, atau beralih ke sistem rekapitulasi suara alternatif yang lebih modern dan handal? Beberapa negara lain telah menerapkan sistem blockchain atau teknologi terdesentralisasi lainnya untuk memastikan integritas data dan meningkatkan transparansi proses pemilu. Tentunya, hal ini membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, namun mungkin menjadi solusi jangka panjang yang lebih efektif dibandingkan terus memperbaiki Sirekap yang sudah terbukti bermasalah.

Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi menjadi taruhan utama dalam permasalahan Sirekap ini. Jika KPU tidak segera mengambil langkah perbaikan yang signifikan, kita berpotensi menghadapi krisis kepercayaan yang lebih besar, di mana masyarakat meragukan legitimasi hasil pemilu dan menganggapnya sebagai proses yang tidak adil dan transparan. Hal ini tentu akan membahayakan stabilitas politik dan demokrasi Indonesia yang telah kita perjuangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *