Politik Dinasti Tergantung Rakyat dan Pemilu 2024

Oleh: Nadia Arta Mevia (Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi, IPB University)

JurnalPost.com – Setiap menjelang Pemilu/Pilkada, Isu Politik Dinasti selalu menjadi isu hanagat. Isu Politik Dinasti kembali ramai diperbincangkan menjelang gelaran Pemilu 2024. Isu tersebut mencuat lantaran Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sekaligus putra dari Presiden RI Jokowidodo, digadang-gadang menjadi kandidat calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Jalan Gibran menjadi cawapres juga dimuluskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah memutuskan penambahan klausul “berpengalaman menjadi kepala daerah” sebagai syarat capres dan cawapres dalam pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dinasti politik berevolusi dengan cepat dari yang kita perkirakan. Tak butuh waktu lama bagi generasi kedua dinasti politik untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan di pusat ataupun daerah.
Evolusi cepat ini mengubah struktur dan komposisi elite dan level kompetisi politik. Sistem kepartaian yang lemah, kesempatan politik yang terbuka, serta akses kekuasaan dan ekonomi menopang tumbuh suburnya dinasti politik. Para elite dari dinasti politik berhasil mengonsolidasikan diri dan berekspansi ke banyak partai dengan modal popularitas serta akses politik dan ekonomi.

Tanggal 14 Febuari 2024 akan menjadi hari yang sangat penting bagi Sejarah Demokrasi Indonesia. Sebab, melalui pemilu kali ini, Indonesia akan menegaskan diri sebagai negara yang kompatibel dengan demokrasi serta menjadi sarana alih generasi yang akan menentukan cetak biru menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam sistem demokrasi, seperti Indonesia, pilihan rakyat sangat menentukan siapa yang bakal meraih kekuasaan. Karena suara terbanyaklah yang nanti dilantik, apakah itu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur maupun Bupati/Walikota. Berbagai macam strategi politik dilakukan untuk mendapat suara terbanyak dan memenangkan Pemilu. Mulai dari memberikan janji, hingga program dan politik uang sekalipun, termasuk politik dinasti.

Baca Juga  Literasi Digital Jadi Senjata Ampuh Pemilih Muda dalam Menangkal Hoaks Pemilu 2024

Di era modern ini, dinasti politik masih ada, khususnya di negara-negara monarki/kerajaan maupun negara republik yang otoriter. Tentu untuk mewujudkan dinsti politik tidak bisa langsung begitu saja. Perlu perjuangan yang keras dan berat, dan belum tentu berhasil juga. Karena keberhasilan suatu kekuasaan politik sangat tergantung dari rakyat pemilihnya.

Pada Pemilu 2024 Prabawo mengusung Gibran sebagai calon wakil presidennya. Hal ini menuai banyak pro dan kontra, lantaran dengan diusungnya Gibran sebagai calon wakil presiden dianggap sebagai politik dinasti dari Presiden Jokowidodo. Hal ini di dukung juga oleh putusan MK mengenai gugatan uji materi terhadap pasal dalam UU Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. MK mengabulkan gugatan yang menghendaki capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah.

Putusan itu membuat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming bisa dicalonkan di Pilpres 2024. Meski belum berusia 40 tahun, Gibran berpengalaman sebagai Wali Kota Solo.
Namun terlepas dari itu, saat menjadi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah mendapat nilai elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Ridwal Kmail yang sudah terlebih dahulu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Setiap langkah politik dinasti yang dilakukan oleh politisi, tidak semuanya berhasil. Namun banyak juga yang berhasil. Semua sangat tergantung pada strategi yang dilakukan oleh orang tua atau kerabat yang mengusungnya. Kapasitas yang diusung juga sangat berpengaruh, apakah memumpuni atau tidak. Jika berhasil maka muncullah dinasti politik, apabila gagal maka putuslah dinasti politik yang dibangun.

Keberhasilan politik dinasti itu sangat bergantung pada rakyat sebagai pemilih. Jika yang diusung memang memiliki kemampuan atau bahkan lebih baik dibandingakan orang tuanya maka tidak ada salahnya jika ia terpilih. Tidak ada aturan atau larangan yang melarang seorang anak politisi maupun seorang kerabat politisi untuk terjun kedunia politik.

Baca Juga  Minimnya Literasi Keuangan pada Kalangan Gen Z

Semua kembali kepada pilihan dan suara rakyat. Karena Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi, yang diamana setiap pemilihan kepala negara, kepala pemerintahan, pasti dilakukan secara pemilihan umum yang jujur dan terbuka.

Setiap rakyat berhak memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan setiap wakil rakyat, pemimpin negara, harus memenuhi kriteria yang benar diimbangi dengan kerja keras, usaha untuk mewujudkan kepemimpinan yang mensejahterakan rakyatnya. Karena setiap rakyat yang memilih, maka telah sepenuhnya mempercayakan tanggungjawab sepenuhnya kepada calon yang dipilih.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *