PENYELESAIAN HUKUM TERKAIT PERBUATAN PENGALIHAN ATAU PENGGELAPAN BARANG JAMINAN FIDUSIA

A. Latar Belakang
Salah satu sarana perdagangan yang tersedia dan berkembang saat saat ini adalah sarana perdagangan dengan cara tidak tunai atau kredit yang dilakukan oleh Lembaga keuangan bukan bank yaitu perusahaan pembiayaan. Dalam penyediaan dana bagi konsumen, perusahaan pembiayaan melakukan perjanjian dengan debitur tujuan agar seluruh dana pembiayaan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dalam praktek transaksi penyediaan dana akan diikuti oleh penyerahan jaminan. Jaminan yang paling cocok untuk penyediaan pembiayaan atau dana bagi konsumen adalah jaminan fidusia yaitu suatu jaminan berupa penyerahan hak atas kepemilikan suatu barang bergerak berdasarkan kepercayaan, dimana barang tersebut secara fisik tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh konsumen yang menerima pembiayaan dari perusahaan.[1]

Pada saat ini, banyak lembaga-lembaga keuangan (leasing) yang memberikan penawaran kemudahan pengajuan kredit bagi calon konsumen. Hal itu menarik konsumen untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor. Masyarakat melakukan kredit kendaraan bermotor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Tetapi fenomena yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan. Jadi apabila si pemberi jaminan fidusia (Debitur) mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (Kreditur), maka itu merupakan suatu tindak pidana, dimana dalam kasus fidusia ini dapat dikenakan ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu : ”Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Sehubungan dengan itu maka ditinjau dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia saling memberikan kepercayaan, Pemberi Fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada Penerima Fidusia, namun Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan.[2] Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Fidusia digunakan untuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan fidusia lahir karena pada prakteknya ada hal-hal yang tidak dapat terakomodasi. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, yang menjadi objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.[3]
B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penulisan artikel ini adalah :

  1. Bagaimana Karakteristik dari Jaminan Fidusia?
  2. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Perbuatan Pengalihan/Penggelapan Barang Jaminan Fidusia?
  3. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terkait Perbuatan Pengalihan/Penggelapan Barang Jaminan Fidusia?

C. Pembahasan

1. Karakteristik Jaminan Fidusia

Perjanjian yang menimbulkan Fidusia mempunyai karakteristik sebagai berikut:[4]

Pertama, Antara pemberi Fidusia dengan penerima Fidusia terdapat suatu hubungan perikatan, yang menerbitkan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur (secara constitutum posessorium);

kedua, Perikatan tersebut adalah perikatan untuk memberikan sesuatu karena debitur menyerahkan suatu barang (secara constitutum posessorium);

ketiga, Perikatan dalam rangka pemberian Fidusia merupakan perikatan yang accesoir, yaitu merupakan perikatan yang membututi perikatan lainnya (perikatan pokok) berupa perikatan hutang piutang.

Baca Juga  Break Fasting Ramadan : KDEI Taipei Bonds with Asia University's Muslim Students

Keempat, Perikatan Fidusia tergolong kedalam perikatan dengan syarat batal, karena jika hutangnya dilunasi, maka jaminannya secara Fidusia menjadi hangus; kelima, Perikatan Fidusia tergolong perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian yakni perjanjian Fidusia;

keenam, Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian yang tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Karena itu perjanjian ini tergolong dalam perjanjian tak bernama (Onbenoem De Overeenkomst);

ketujuh, Perjanjian Fidusia tetap tunduk pada ketentuan bagian umum dari perikatan yang terdapat dalam KUH perdata.

  1. Penerapan Sanksi Terhadap Perbuatan Pengalihan/Penggelapan Barang Jaminan Fidusia

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturanya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang (wetboek) yang dinamakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.[5]

Seseorang yang dengan sengaja menggelapkan, mengalihkan atau menggadaikan kepada pihak lain objek jaminan fidusia maka orang tersebut bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana dan bisa dipidanakan, dengan syarat memenuhi unsur-unsur pidana, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini. Unsur tersebut yaitu:

  • Pemberi Fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan.
  • Benda Objek Fidusia
  • Tanpa persetujuan tertulis
  • Penerima Fidusia.

Apabila keempat unsur ini terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan hukum penjara dan denda. Hukuman penjara paling lama 2 tahun dan dendanya paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),[6] Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga diatur dalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, di dalam KUHP bisa dikenakan beberapa alternatif pasal yaitu tercantum dalam pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan 378 KUHP tentang Penipuan, ataupun bisa langsung dikenakan pasal 35 dan 36 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

Perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dalam delik penggelapan sebagai berikut:

  1. Unsur barang siapa
  2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum
  3. Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Apabila ketiga Unsur itu juga ditemukan maka, segala tindakan seperti mengalihkan, menyewakan, menggadaikan objek jaminan fidusia dapat dikenakan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

  1. Penyelesaian Hukum Terkait Perbuatan Pengalihan/Penggelapan Barang Jaminan Fidusia

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jaminan fidusia, yang termasuk dalam ruang lingkup hukum privat antara pemberi dan penerima jaminan fidusia. Penyelesaian hukum dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Upaya hukum litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melalui jalur pengadilan. Upaya hukum non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.[7] Penyelesaian sengketa hukum perdata dengan jalur non litigasi, juga mempunyai kelebihan bagi para pihak, yaitu penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan jalur litigasi yang selalu sangat formal, berbiaya mahal, dan memakan waktu yang cukup lama.[8]

Baca Juga  Mengenal Sosok Safa Pelangi Putri, Berawal dari Iseng Review Skincare hingga Punya Ratusan Ribu Pengikut

Sedangkan Penyelesaian secara Litigasi, dilakukan oleh pihak kreditur apabila tidak ada iktikad baik dari debitur yang melakukan wanprestasi. Sebelum melangkah ke tahap penyelesaian secara litigasi pihak kreditur akan mengirim suarat somoasi kepada debitur, somasi ini dikirim kepada debitur sebanyak 3 kali. Apabila dalam 3 kali somasi tidak ada iktikad baik dari debitur maka pihak kreditur akan mengajukan eksekusi terhadap objek jamina fidusia Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 199 tentang Jaminan Fidusia, dapat diketahui bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Eksekusi berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau titel eksekutorial (secara fiat eksekusi) yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia.
  2. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia.
  3. Eksekusi secara penjualan dibawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri.[9]
  4. Penutup
  5. Kesimpulan

Pengalihan Barang Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur dapat diberikan sanksi, dimana dengan sengaja menggelapkan, mengalihkan atau menggadaikan kepada pihak lain objek jaminan fidusia maka orang tersebut bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana dan bisa dipidanakan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan KUHP. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jaminan fidusia, yang termasuk dalam ruang lingkup hukum privat antara pemberi dan penerima jaminan fidusia. Penyelesaian hukum dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi.

(Ummul Khairiyah, Mahasiswa Megister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas)

[1]Wazin, Undang-undang Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan (Finance), (Serang: LPPM UIN “SMH” Banten : 2016), hlm. 17
[2]Yurizal, Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm 61
[3]Faizal Pratama Febriansyah, Purwoto & R. Suharto, Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana, Jurnal Diponegoro Law review, Volume 5 No. 2 Tahun 2016, UNDIP: Semarang.
[4] Rabiyatul Syahriah © 2004 Digitized by USU digital Library
[5]Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 17
[6]Ibid. hal. 51
[7]Dewi Tuti Muryati, ‘Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Perdagangan’, Jurnal Dinamika Sosbud, 13.1 (2011), hlm. 48
[8]Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Peradaban, 2007). Hlm. 89
[9]Roedha N, Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestas, Jurnal Hukum, 13.2 (2020), hlm. 639.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *