Islam Dan Ketatanegaraan: Peta Jalan Kesejahteraan Ekonomi

JurnalPost.com – “Warga bangsa harus dapat mengalami nilai keadilan yang berkaitan dengan hak-haknya juga dalam bentuk keamanan sosial serta pengakuan timbal balik dalam perbedaan bentuk-bentuk budaya kehidupan” (Habermas, 1999 : 119)

Hendak kemana negara demokrasi ini akan berlabuh ? menjadi pertanyaan reflektif sebesit sulit dibenak para pelaku dan pengamat politik yang kebanyakan ditengah gemuruh rutinitas pesta demokrasi yang mengidap problem rabun jauh.

Dewasa kini, kita sadar bahwa urusan demokrasi hanyalah sekedar ritual perebutan kekuasaan lima tahunan dengan obsesi akut kemenangan yang hanya sebatas mempecundangi lawan dalam kontestasi pemilihan umum. Mirisnya, dilupakan juga tujuan teologis demokrasi yakni ; wahana pencapaiaan tujuan nasional demi kemenangan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berbicara soal tujuan nasional idelnya bila diletakkan dalam bingkai kemenangan bersama, secarah lentera cahaya kesadaran yang akan menerangi penglihatan. Meskipun jika berbicara fakta Antropoogis-Sosiologis gelaran pesta demokrasi ialah praktik pemilihan umum yang dijalani berdasarkan ongkos finansial dan sosial yang begitu mahal itu hanyalah melahirkan kemengan semu dengan diskon perpecahan yang didadasi nilai primodialisme dengan bumbu ciamik fanatisme.

Meskipun kita menyadari bersama siapapun pemenangnya ialah mereka yang kedepan mampu melahirkan capaian tertentu, yang tentunya harus dibayar mahal oleh banyak kerusuhan. Bila mana benar tujuan nasional adalah mencapai perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, pastinya kita dapat mengukurnya satu persatu. Bahwa kebebasan demokrasi yang dirayakan dengan melibatkan rakyat secara langsung dalam segala jenjang pemilihan tidak lantas membuat bangsa ini kian bersatu, berdaulat, serta adil dan makmur, sebaliknya aktualisai kebebasan itu malah mengarah pada aneka bentuk polarisasi dan kesenjangan sosial.

Satu hal yang mustinya kita garis bawahi, keadilan dan persatuan itu tidak dapat dipertukarkan. Kita juga, tidak dapat memperjuangkan keadilan dengan mengorbankan persatuan: sebaliknya, pun tidak dapat memperjuangkan persatuan dengan mengorbankan keadilan, Keduanya ibarat sepasang sayap yang harus bergerak secara serempak. Mestinya Demokrasi negeri ini belajar dari pengalaman bangsa jiran Malaysia. Menyusul kerusuhan rasisme berdarah pada 13 Mei 1969, Pemerintah Malaysia segera meluncurkan kebijakan “Dasar Ekonomi Baru” (The New Economic Policy); sebuah rekayasa affirmative action melalui pendekatan perlakuan istimewa kepada kaum Melayu-Bumiputera. Yang pada gilirannya dapat mendorong inklusi (kerukunan) sosial. Alhasil, kebijakan affirmative action sebagai ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial memang bisa dibenarkan. Menurut John Raws, dalam rangka keadilan, setiap orang pada dasarnya memang harus diperlakukan setara (the principle of equal liberty). Kecuali, bila dengan perlakuan setara itu justru melahirkan ketidakadilan yang lebih lebar, maka perlu diberikan perlakuan khusus bagi kalangan yang termarjinalkan (the principle of difference). Meski demikian, perlakuan khusus tersebut seyogyanya tidak diletakkan dalam kerangka perbedaan identitas etnis-keagamaan yang bisa mengoyak persatuan, melainkan diberikan pada siapa pun yang termiskinkan tanpa membedakan asal- usul primordialnya.

Baca Juga  สืบนาคะเสถียร viral video link full

Untuk merekonstruksi hal tersebut modal awal yang harus dimiliki ialah untuk menjadikan demokrasi benar-benar mampu bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan. Menurut Paskarina, adalah sebuah realitas bahwa praktik demokrasi elektoral pada kenyataannya tidak serta-merta melahirkan pemerintahan yang dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi warganya. Namun, kembali pada sistem otoritarian sebagai pilihan pengelolaan berbagai sumber daya tidak saja memiliki banyak kelemahan, melainkan juga mengkhianati amanat Reformasi. Karena itu, proses penciptaan kesejahteraan bukan semata sebagai sebuah upaya ekonomi, melainkan juga ditentukan oleh konteks politik (Caroline Paskarin : 2017)

Mewujudkan cita cita besar demokrasi agar senantiasa mampu bekerja mewujudkan kesejahtraan harus dimulai dari sebuah kesepakatan bahwa demokrasi tidak diperkenankan direduksi dalam tatanan yang berkaitan dengan prosedural belaka. Larry Diamond mungkin benaar ketika menyatakan bahwa “Demokrasi yang tepat mensyaratkan terkonsolidasikan dengan baik tatkala setiap agensi politik sepakat bahwa demokrasi adalah satu satunya aturan main yang sah.
Islam dan negara demokrasi : Peta jalan kesejahteraan masyarakat

Problem ekonomi merupakan suatu problem yang universal di mana seluruh dunia menaruh perhatian kepada masalah ini. Karena perhatiannya ini, sistem ekonomi menjadi maju dan berkembang dengan pesat. Perkembangan sistem ekonomi ini dengan segala kedahsyatan rekayasa teknologi tidak bisa dilepaskan dari peran dan kreatifitas teknokrat-teknokrat ekonomi kapitalisme. Dasar fi losofi pemikiran ekonomi kapitalis ini bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang ditulis pada tahun 1776 (Smith, 1937).

Produksi merupakan sumber utama kekayaan suatu negara, yaitu hasil kerjasama tenaga kerja manusia dan sumber-sumber daya. Dengan meningkatnya ketrampilan para tenaga kerja maka kekayaan akan bertambah sejalan dengan persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi.

Dasar ini pula yang menjadikan filosofi Smith sesuai dengan sistem ekonomi dan telah mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (way of life). Meskipun motif kepentingan individu kapitalistik yang didorong oleh filsafat liberalisme telah melahirkan sistem ekonomi pasar bebas. Kapitalisme ini kemudian memonopoli hampir seluruh sistem ekonomi. Sistem ini juga mengakibatkan munculnya banyak komentar yang menggugat kemampuan dari sistem pasar bebas ini dalam menjawab tantangan global. Gugatan-gugatan yang dimunculkan oleh para pengamat ini bukannya tanpa sebab, akan tetapi didasari pada permasalahan-permasalahan yang muncul bagi perkembangan aktifitas hidup manusia dari sistem ekonomi kapitalisme. Beberapa hal tersebut antara lain: Sistem kapitalis sangat mengagungkan produksi sebagai kekuatan dalam menentukan kompetisi sehingga para produsen yang paling unggul akan bertahan hidup, sedangkan yang lemah dan tidak mampu bersaing akan tersingkir.

Islam sebagai sebuah agama tidak hanya dipandang sebagai suatu doktrin semata. Akan tetapi mencakup pandangan hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual, keduniawian dan keukhrowian. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada di atas keuntungan segelintir atau sekelompok orang.

Baca Juga  Manfaat Penting Perawatan Kulit dan Alasan Kamu Harus Melakukannya

Sistem ekonomi Islam, misalnya, memiliki tujuan: memerangi kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan sosial. Secara implisit dalam pengertian ini adalah adanya pengakuan bahwa umat Islam akan dapat beribadah kepada Allah secara fokus dan total jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Negara melakukan hal ini melalui berbagai mekanisme sukarela maupun wajib. Sebagai contoh, zakat merupakan salah satu alat pendistribusian kekayaan yang bermakna, karena mampu mentransfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Selain itu, penghapusan riba mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan kelompok lemah.

Sistem ekonomi Islam ini sama sekali berbeda dari sistem-sistem yang berlaku lainnya. Ia memiliki akar dalam syari’ah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dengan sistem-sistem dunia yang berlaku saat ini, tujuan-tujuan Islam adalah bukan semata-mata bersifat materi semata. Akan tetapi didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.

Menurut Chapra, negara kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu program yang berkaitan dengan kebijakan makro dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut dijelaskan dalam beberapa aspek, salah satunya dengan mengedepankan konsep Basic Imperatives. Hal ini merupakan peta jalan kesejahteraan dalam Islam yang tercapai melalui prinsip-prinsip yang tidak bisa ditinggalkan.

Cara pandang Islam yang dalam hal ini berorientasi pada sebuah kesejahteraan masyarakat tidaklah dapat dipahami tanpa sebuah komunitas yang terorganisir dan diatur sesuai dengan ajaran Islam. Al-Qur’an sendiri dengan tegas mengutuk sebuah kekacauan dan anarkisme seperti yang tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 205 serta Nabi juga menekankan akan perlunya suatu otoritas dan aturan dalam sebuah masyarakat Muslim. Bahkan Ibn Khaldun secara lebih tegas menekankan bahwa kelembagaan dalam suatu negara merupakan kewajiban yang harus ditegakkan dan dikelola oleh setiap muslim (Chapra, 1979)

Identitas singkat

Denmas Amirul Haq, lahir di Tulang bawang pada 15 Juli 2000. Seorang Santri yang aktif dalam dunia aktivis gerakan kemahasiswaan, kepemudaan dan kepenulisan fokus kepenulisan ialah isu sosial kegamaan essay opini pernah menulis buku Epistimologi Ahlusunnah Wal Jama’ah dan buku keduannya berjudul Revolusi Kepagian . Ia juga sedang menempuh program pasca sarjana di Unisma Malang.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *